KAITAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DENGAN POLITIK LUAR NEGERI
Politik Luar Negeri Memberi Sumbangan Nyata Bagi Pembangunan Nasional
Upaya-upaya diplomasi global dan regional akan diperkuat dengan diplomasi bilateral yang tangguh. Sejalan dengan semboyan ‘seribu sahabat tanpa musuh’, kebijakan luar negeri kita di tahun 2010 akan secara aktif berupaya ditingkatkan ke tataran yang lebih tinggi. Hubungan yang telah terjalin dengan negara-negara di seluruh penjuru dunia, Asia Pasifik, Afrika, Eropa dan Amerika, dalam kaitan ini disamping mendorong secara positif jalinan hubungan politik maupun hubungan antar masyarakat people to people contact akan ada pula upaya yang diperbaharui dan terarah untuk mendorong diplomasi ekonomi.
Promosi perdagangan, investasi dan pariwisata merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan politik luar negeri membawa sumbangan yang nyata bagi pembangunan nasional. Mekanisme politik luar negeri akan dikerahkan bagi pencapaian tujuan dimaksud. Perhatian khusus juga akan diberikan kepada diplomasi perbatasan guna mencapai kemajuan dalam penuntasan isu-isu yang masih ada terkait dengan penentuan demarkasi dan garis perbatasan dengan negara-negara tetangga melalui perundingan atau negosiasi. Yang tidak kalah pentingnya politik luar negeri di tahun 2010 akan memperhatikan apa yang kita sebut sebagai isu-isu yang intermestik, yaitu isu yang mencerminkan semakin kaburnya perbedaan antara isu internasional dan domestik.
Salah satunya adalah mengenai perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri, khususnya Tenaga Kerja Indonesia. Kebijakan luar negeri Indonesia akan berupaya memastikan adanya pengakuan yang lebih baik mengenai hubungan yang saling menguntungkan antara negara pengirim dan negara penerima tenaga kerja, bahwa setiap tenaga kerja Indonesia sebenarnya telah memberikan kontribusi yang nyata bagi negara dimana dia bekerja, disamping pada saat yang sama juga menjadi sumber devisa. Kenyataan ini harus dapat terwujudkan dengan lebih baik melalui pengakuan akan hak dan tanggungjawab tenaga kerja kita di luar negeri. Kebijakan luar negeri di tahun 2010 akan berupaya memastikan bahwa kerangka hukum yang diperlukan bagi keperluan tersebut akan tersedia.
Yang paling penting, kebijakan luar negeri Indonesia dan bahkan setiap diplomasi Indonesia akan terus dipandu dengan prinsip keberpihakan dan perlindungan Warga Negara Indonesia tanpa terkecuali. Satu isu lagi yang diperkirakan akan terus memerlukan perhatian adalah pemberantasan terorisme, politik luar negeri Indonesia akan terus menggunakan berbagai upaya bilateral, regional, dan global untuk mengatasi ancaman ini.
Pembangunan kapasitas kelembagaan akan menjadi kunci utama, demikian juga pertukaran informasi dan intelijen. Namun demikian tidaklah cukup apabila upaya-upaya kita terbatas pada hal ini semata, politik luar negeri Indonesia di tahun 2010 akan terus berupaya mengatasi apa yang disebut sebagai akar permasalahan atau kondisi yang kondusif bagi tumbuhnya terorisme. Interfaith dialogue melalui kerjasama bilateral, regional dan antar kawasan, akan menjadi garis depan diplomasi kita. Keseluruhan spectrum soft power akan menempati perhatian utama kebijakan luar negeri kita.
Pada beberapa pemikiran akhir, saya secara pribadi sangat berkeyakinan bahwa untuk dapat efektif, politik luar negeri memerlukan rasa kepemilikan dan partisipasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, dengan demikian demokratisasi kebijakan luar negeri akan menjadi kunci upaya kita. Di satu sisi, tentu saja hal ini juga terkait dengan masalah substansi kebijakan luar negeri Indonesia yang harus mencerminkan transformasi demokrasi didalam negeri kita sendiri.
Namun demikian hal ini juga terkait dengan proses mekanisme kebijakan luar negeri yang harus terbuka bagi interaksi dengan para pemangku kepentingan, dan terlebih lagi terbuka bagi berbagai pemikiran dan kesempatan baru, terutama dalam hal ini kemiteraan dan keterlibatan dengan DPR, khususnya Komisi I, sangatlah penting dan sangat kita hargai. Politik luar negeri dan diplomasi harus menjadi kekuatan pemersatu, saya sungguh-sungguh percaya bahwa politik luar negeri Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan. Kita memiliki peluang untuk membawa peranan internasional Indonesia ke tataran yang lebih tinggi sebagai negara yang terlibat secara konstruktif di kawasannya sendiri, dan pada saat yang sama mampu memberikan sumbangan secara signifikan bagi isu-isu kepedulian dunia.
Peranan demikian tentu saja harus diupayakan melalui kualitas diplomasi kita, peranan tersebut juga menuntut dedikasi tinggi setiap individu diplomat, seluruh pegawai Kementerian Luar Negeri, perempuan dan laki-laki, secara keseluruhan membentuk mesin diplomasi kita. Dan hari ini saya ingin menyampaikan penghargaan yang sangat tinggi atas dedikasi dan kerja kerasnya selama ini. Diatas itu, politik luar negeri Indonesia di tahun 2010 akan senantiasa menggaris bawahi pentingnya dukungan dan kemiteraan bersama seluruh pemangku kepentingan. Diplomasi.
Hutang Luar Negeri dan Pembiayaan Pembangunan di Indonesia
- Modal Asing dalam Pembangunan
Sumber dana eksternal (modal asing) dapat dimanfaatkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat perlu diikuti oleh perbankan struktur produksi dan perdagangan. Modal asing dapat berperan penting dalam mobilisasi dana maupun transformasi struktural. Kebutuhan akan modal asing menjadi menurun segera setelah perubahan struktur benar-benar terjadi.
- Motivasi Negara Donor
Hutang luar negeri yang disalurkan oleh Negara maju ke Negara yang sedang berkembang dan atau Negara miskin tidak dilakukan atas dasar kemanusiaan, tetapi di lakukan atas dasar motivasi ekonomi dan bahkan politik. Hutang luar negeri tidak akan disalurkan tanpa adanya keuntungan yang diperoleh Negara pemberi hutang.
- Sumber-sumber pembiayaan Pembangunan Indonesia
Sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan di Indonesia antara lain berasal dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Indonesia khususnya daerah Khusus Ibukota dari modal asing.
- Struktur Pembiayaan Pembangunan
Di saat Orde Baru berkuasa banyak utang luar negeri dibuat dengan dalih untuk membangun BUMN. Bantuan ini telah menginjeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan cara menutup deficit anggaran pembangunan dan deficit neraca pembayaran. Sturuktur pembiayaan pembangunan, dimana peran bantuan luar negeri mencapai lebih dari 50 persen pada Pelita pertama dan keempat. Kendati peranan bantuan luar negeri semakin menurun pada tahun-tahun terakhir, namum persentase masih diatas 35 persen.
Utang luar negeri sebenarnya merupakan alat politik.
